Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan (Studi tentang Ijin HO, IMB dan SIUP di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangkalan)

Abstract

Abstract: The implementation of the Public Service in the Field of Licensing (Study of Permit HO, IMB and SIUP Integrated Licensing Service Office Bangkalan). Government bureaucracy has a goal whose primary task to provide services to the community. One of the government bureaucracy in question is located in Bangkalan the Integrated Licensing Service Office (KPPT) Bangkalan. At KPPT Bangkalan there is a problem in the field of licensing that includes licensing HO, IMB and SIUP. This study aims to identify and describe about licensing services HO, IMB and SIUP and enabling and inhibiting factors in the public service in KPPT Bangkalan. This study used media interviews with the services of the applicant as well and use the SOP as a benchmark for analyzing the performance of KPPT Bangkalan with the principles of public service and the principles of public service. The result is that KPPT Bangkalan only meets some of the principles and the principles of public service delivery. Therefore, it is expected it should be noted for the sake of the progress of implementation of public service in KPPT Bangkalan..

Keywords: Public Services, Licensing Services HO, IMB and SIUP

 

Abstrak: Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan (Studi tentang Ijin HO, IMB dan SIUP di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bangkalan). Lembaga pemerintah bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah yang berada di Kabupaten Bangkalan yakni Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bangkalan. Pada KPPT Kabupaten Bangkalan telah terjadi masalah dalam bidang perijinan yang meliputi perijinan HO, IMB dan SIUP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pelayanan perijinan HO, IMB dan SIUP serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan publik di KPPT Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini digunakan media wawancara dengan para pelaksana pelayanan dan para pemohon serta menggunkan SOP sebagai acuan untuk menganalisa kinerja dari KPPT Kabupaten Bangkalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil penelitian didapat bahwa KPPT Kabupaten Bangkalan hanya memenuhi beberapa prinsip maupun asas dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh sebab itu, diharapkan hal ini perlu diperhatikan demi kemajuan penyelenggaraan pelayanan publik di KPPT Kabupaten Bangkalan.

 

Kata kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Perijinan HO, IMB dan SIUP