Bureaucracy Reform Of Public Services In Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police)

Abstract

Abstrak: Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Publik pada Kepolisian Republik Indonesia (Studi pada Kepolisian Resort Malang Kota). Reformasi birokrasi dilakukan atas dasar semakin meningkatnya tuntutan masyarakat yang mengharapkan suatu perubahan pada system birokrasi di Indonesia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi tersebut pada 3 aspek yaitu: Aspek Struktural, Instrumental dan Kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dilakukan dengan restrukturisasi pada struktur organisasi; penyesuaian dan perubahan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, serta penerapan konsep kultur baru pada proses penyeleksian personel baru yang kemudian dapat dilihat dari berbagai inovasi pelayanan yang ada. Adapun faktor pendukung yang ditemukan adalah jumlah personel yang sesuai dengan ketentuan sistem organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidak seimbangan antara jumla personel yang ada dengan jumlah penduduk kota Malang dan kurangnya kesadaran dan keterampilan personel.

Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Polri

Abstract: Bureaucracy Reform of Public Services in Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police). Bureaucracy reform conducted based on the increasing demands of society that expects a change in the bureaucratic system in Indonesia to be able to provide better service than before. Indonesian National Police (Polri) as one of the institutions that conducting bureaucratic reform, that held on 3 aspects: Structural, Instrumental and Cultural aspects. The research result show that the reform has been done by changing organizational structure, make adjustment on existing regulations and legislation, giving variety of training to improve the quality of personnel and applying new concept of culture in personnel recruitment. Moreover the supporting factors are the number of personnel that complied with personnel data arrangement and adequate facilities and infrastructures. Meanwhile the inhibiting factors are the high ratios between personnel and Malang City’s population and the lack of quality and understanding of personnel.

 

Keywords: bureaucracy reform, public services, Polri