Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Abstract

Abstract: The Implementation of a id policy-implemented toward religious school and privat teacher (BPPDGS) (Study in Ujungpangkah and Panceng distric of Gresik regency). The deeply concerned of East Java province in enhancing the quality of religious school has been shown by the aid program of education which is BPPDGS. BPPDGS is a program which is shared-funding of East Java Province and Gresik regency that has been hold since 2010 and go on. The BPPDGS policy is made for preventing the dropped-out of school in elementary and senior high school of religious and for increasing the weliare of the teachers who are non-civil servant in private school and religious school. The output of this research shows DISPENDIK of Gresik regency sufficiently understands the BPPDGS policy, however in which the implementors cannot show the opened-information and less honesty-attitude, fortunetly for the respond of the implementors is well-sufficiened and incredibly pro the BPPDGS policy. The implementor, toward KEMENAG of Gresik regency, is lack of cognitive. Obviously, they are eiiective enough in disposition intension and the respond of implementor is good enough. The BPDGS team of institute/school is less-cognitive aspect in BPPDGS. Then, the disposition of intention is regardless of good whether bad and about the respond of implementors is either acceptance or neutrality.

 

Keywords: Policy Implementation, BPPDGS, Gresik

Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan diniyah ditunjukan melalui kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Kebijakan BPPDGS merupakan sharing dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terealisasikan mulai tahun 2010 hingga saat ini. Kebijakan BPPDGS ini dibuat untuk mencegah putus sekolah di jenjang Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (SD dan SMP) serta peningkatan kesejahteraan Guru Swasta Non PNS di Lembaga Sekolah Swasta dan Madrasah Diniyah. Hasil penelitian menunjukan DISPENDIK Kabupaten Gresik cukup memahami kebijakan BPPDGS, namun dalam intensitas disposisi implementor dari kejujuran sikap, terkesan kurang terbuka dengan informasi yang ada, sedangkan untuk respon implementor sudah cukup baik dan sangat pro dengan kebijakan BPPDGS. Pada KEMENAG Kabupaten Gresik kurang dalam hal kognisi implementor, sedangkan cukup baik dalam intensitas disposisi. Untuk Respon Implementor juga sudah cukup baik. Pada Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kurang dalam aspek kognisi BPPDGS. Intensitas disposisi juga ada yang baik dan ada yang kurang, serta untuk respon implementor juga ada yang menerima (acceptance) dan ada yang acuh tak acuh (neutrality).

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, BPPDGS, Gresik