Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)

Abstract

Abstract

This study aims to analyze the suitability of the goods and services procurement by Perpres 54/2010 and to evaluate the results of the implementation of the “Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement in Agency of Regional Employment, Malang City. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The model of data analysis used by the researchers is the model data analysis of Miles and Huberman. The results of this study is 1). The implementation of Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process based on Perpres 54/2010 in Agency of Regional Employment, Malang City, which suggests that Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process have been completed on time before the 2011’s budget year ends. But the change of general plan that resulted in the resignation Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process. 2). The evaluation of the performance results from implementation of Anjungan Mandiri Kepegawaian’s procurement process in Agency of Regional Employment, Malang City, it show that application system is not effective and efficient in terms of achieving operational targets Anjungan Mandiri Kepegawaian in 2012 due to the level of knowledge and electability from service users of the application is still low.

Keywords: Evaluation of public policy, public procurement, Agency of Regional Employment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta menilai hasil dari pelaksanaan implementasi pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian di BKD Kota Malang.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi pengadaan anjungan mandiri kepegawaian  berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan anjungan mandiri kepegawaian dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran 2011 berakhir, namun proses pengadaan AMK lambat akibat perubahan recana umum pengadaan. 2). Evaluasi terhadap hasil capaian dari implementasi pengadaan  anjungan mandiri kepegawaian BKD Kota Malang, menunjukkan  bahwa sistem aplikasi ini belum efektif dan efisien dalam hal pencapaian target operasionalisasi AMK di Tahun 2012 dikarenakan tingkat pengetahuan dan elektabilitas pengguna layanan terhadap aplikasi ini masih rendah.

 

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan publik, Pengadaan barang dan jasa, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)