Evaluasi Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang (Studi pada Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)

Abstract

Abstract

Structuring policy and advertisement tax collection system are an important factor in the implementation of the billboard in Malang regency. Structuring policy and advertisement tax collection systems are both used to enhance local revenue Malang regency. This research aimed to describe and analyze the structuring policy and advertisement tax collection system, as well as the obstacle factor in the arrangement and collection. This research use descriptive method with qualitative approach with focus issues are (1) policy arrangement and advertisement tax collection system in the Malang regency, and (2) obstacle factor in the arrangement and collection of advertisement tax in Malang regency. This research resulted in a conclusion that the arrangement made by the billboard DPPKA Malang regency have not reached the maximum, because implementation of billboards on the field not in accordance with the applicable regulations and there are several obstacle factors arrangement and collection. Recommendations to given is the revenue sector I DPPKA and UPTD income in the area have more control and responsibility for the advertisement tax structuring and collection.

 

Keywords: Policy, Tax Collection System,Tax

Abstrak

Kebijakan mengenai penataan dan sistem pemungutan pajak reklame merupakaan faktor penting dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Malang. Kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame yang baik digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan dan sistem pemungutan pajak reklame, serta faktor kendala dalam penataan dan pemungutannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah (1) Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang, dan (2) Faktor kendala dalam Penataan dan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Malang. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kebijakan penataan reklame yang dilakukan oleh DPPKA kabupaten malang belum maksimal karena penyelenggaraan reklame yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan perda yang berlaku dan masih ada beberapa faktor kendala dalam penataan dan pemungutannya. Saran yang diberikan adalah Bidang Pendapatan I DPPKA dan UPTD pendapatan harus lebih mengawasi dan tanggung jawab dalam proses penataan dan pemungutan pajak reklame.

 

Kata Kunci: Kebijakan, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak