Dualisme Pelaksanaan Kewenangan Penanaman Modal Di Era Otonomi Daerah ( Studi Tentang Perizinan Penanaman Modal Di Kota Batam )

Abstract

Abstract

Implementation of Regional Autonomy in Batam produce dualism in the implementation of the investment authority resulting in time inefficiencies and the weak legal guarantees for investors. Thus the design needs to be done to overcome the dualism in the form of design and construction administration. Administrative design is done by using the principle of win - win solution in the form of the division of a clear scope of authority as well as the coordination among each stakeholder or institution involved in the investment. The purpose of the design is that the future existence of investment in Batam can still exist and are increasing from year to year.

Keywords: Regional Autonomy, Investment, Bureaucracy Reform

Abstrak

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Batam menghasilkan dualisme dalam pelaksanaan kewenangan penanaman modal sehingga menghasilkan inefisiensi waktu serta lemahnya jaminan hukum bagi investor. Dengan demikian perlu dilakukan rancang bangun untuk mengatasi dualisme tersebut dalam bentuk rancang bangun administrasi. Rancang bangun administrasi ini dilakukan dengan menggunakan prinsip win – win solution berupa pembagian ruang lingkup kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi antar tiap stakeholder atau institusi yang terlibat dalam penanaman modal. Tujuan dari rancang bangun tersebut agar kedepannya keberadaan investasi di Kota Batam dapat tetap eksis dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penanaman Modal , Reformasi Birokasi