Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)

Authors

  • Adhityas Widyarta Prahastama Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admninistrasi, Universitas Brawijaya Malang

Abstract

Abstract: Implementation Of The Policy For Controlling Shadow Station As An Effort To Optimize Public Transport Services (A Research At Transportation Department, Malang). This research was conducted as a shadow station phenomenon rife in Malang and causing some effects, on the one hand allows people to access public transport, on the other hand official station built by government become less optimal because the access covered by shadow station thereby affecting the regional actual income . This study use descriptive qualitative method . Based on the results of research conducted it can be concluded that the implementation of policies  to control the shadow station by Malang Department of Transportation has not maximal yet although cooperation with other supporting actors already been done and in this implementation there are several problem has not been solved yet.

Keywords: policy, services, transportation, shadow station

Abstrak: Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Penelitian ini dilakukan karena fenomena terminal bayangan sudah marak di Kota Malang dan membawa berbagai dampak, di satu sisi memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum, di sisi lain terminal resmi yang dibangun pemerintah menjadi tidak maksimal karena tertutup akses terminal bayangan sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang belum maksimal walaupun sudah bekerjasama dengan aktor-aktor pendukung lainnya dan dalam implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang ini juga  terdapat faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban ini.

Kata kunci: kebijakan, pelayanan, transportasi, terminal bayangan

 

Published

2013-12-20

Issue

Section

Articles