Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) Di Kantor Dinas Sosiak, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) Kabupaten Madiun

Abstract

Abstract: The Service of Giving Job Seekers Card (AK-1) in The Office of Social Affairs, Labour and Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun. The main problem that became the subject of this thesis is theissueof transparencyof public service thatshouldbe metgovernment officialsassociatedwithdecisionNo.MENPAN. KEP/26/M.PAN/2/2004on Technical Guidelines forImplementation ofTransparency andAccountabilityinPublic Service. It isagainst the backdropthatpublic serviceis an obligationthat needs to beprioritized. Bureaucratsas theexecutorstate officialsandpublic servantsmustbe able tomeet the desiresandneeds of the communityso thatorder andjusticein societycan beachieved.The results obtained during the study , suggesting that the indicators on the principle of transparency in the public service in the Office of Social Affairs, Manpower and Transmigration (Dinsosnakertrans) Madiun County, particularly on the aspects of service delivery manufacture Job Seeker Card (AK-1) are met. Internal factors which promote transparency of service provision Identity Card Job Seekers (AK-1) is the infrastructure and personnel skills . While the factors that impede personnel is limited, the feasibility of the room, and the availability of some facilities and other infrastructure, such as signposts, photocopiers, and the official website has not been managed with optimal servic ..

 

Keywords: the service of giving job seekers Card (AK-1)

 

Abstrak:Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun. Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah masalah transparansi pelayanan publik yang seharusnya dipenuhi aparatur pemerintah terkait dengan keputusan MENPAN No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang perlu diutamakan. Birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara serta pelayan masyarakat harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat agar ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai. Hasil yang didapat selama penelitian, menunjukkan bahwa indikator-indikator pada prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun, khususnya pada aspek-aspek pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) sudah terpenuhi. Faktor internal yang mendukung transparansi pelayanan pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) adalah sarana dan prasarana serta kecakapan personalia. Sedangkan faktor yang menghambat adalah keterbatasan personil, kelayakan ruangan, dan ketersediaan beberapa sarana dan prasarana lain, seperti papan penunjuk arah, mesin fotocopy, dan website resmi dinas belum dikelola dengan optimal.