Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Pengukur Kinerja Pada APBD Dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung)

Abstract

Abstract: Analysis of Regional Financial Capability For Measuring Performance of Undertaking of Government on the Budget for Fiscal Year 2009-2013 (Study in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung) In this study, researchers will describe and explain in depth about the role of regional finance ability as a working standard on APBD to execute government for budgeting period 2009 – 2013 the success of a government decentralization can be seen from the various measures of performance has been achieved. This performance-based budget management provide a more specifically related to the ability of an area to always explore the potential of the area in order to increase budget revenues, which will impact on the ability of the governance and financing of local development activities. As a consequence of extensive autonomy, local governments have an obligation to raise the service and welfare of society as a democratic, just, equitable and sustainable. This obligation can be fulfilled if the government is able to manage the potential of the region, namely the potential of natural resources, human resources, and potential financial resources optimally. This study bases its analysis on the role of regional Finance ability  as a working standard on APBD  to execute government.

Keywords: financial ability, regional finance working, goverment

Abstrak: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Pengukur Kinerja pada APBD dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Tulungagung) Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan dan memaparkan secara mendalam  mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Pengukur Kinerja Pada APBD Dalam Melaksanakan Pemerintahan Tahun Anggaran 2009-2013 dengan keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Sebagai konsekuensi dari otonomi yang luas, pemda mempunyai kewajiban untuk meningkatka pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi apabila pemda mampu mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kemampuan keuangan daerah sebagai pengukur kinerja pada APBD dalam melaksanakan pemerintahan.

 

Kata kunci: kemampuan keuangan, kinerja keuangan daerah, pemerintahan