Reformasi Pelayanan Publik Dalam Pembelian Tiket Kereta Api: Perspektif Public –Private Partnership (Studi Kasus di Stasiun Kota Baru Malang)

Abstract

Abstract: Public Service Reform in Purchase Train Tickets: Perspective Public-Private Partnership (Case Study in Malang Kota Baru Station). Reforms are undertaken a thorough change in an organization as the necessity to increase and improve the performances of public service. Reform in PT KAI reflect efforts to move forward into a mode of transportation providers with good image and can compete globally. Service reform train tickets cooperation between PT KAI and Partners, should produce good quality public services. The results showed that the reform of public services in the purchase train tickets still not up so it needs to be developed further to attract passengers. The supporting factors in the purchase train tickets online is some agreement with based on legislation and decision or directors of the company. As for inhibiting factor is the problem of the Internet network, socialize less, and the official agent of PT KAI is still lacking.

Keywords: public service reform, partnerships, train ticket

Abstrak: Reformasi Pelayanan Publik dalam Pembelian Tiket Kereta Api: Perspektif Public-Private Partnership (Studi Kasus di Stasiun Kota Baru Malang). Reformasi merupakan perubahan yang dilakukan secara meyeluruh dalam suatu organisasi sebagai keharusan untuk meningkatkan serta memperbaiki kinerja pelayanan publik. Reformasi di PT KAI mencerminkan upaya untuk terus maju menjadi penyelenggara moda transportasi dengan citra yang baik dan dapat bersaing secara global. Reformasi pelayanan tiket kereta api hasil kerjasama antara PT KAI dan mitra, seharusnya menghasilkan kualitas pelayanan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik dalam pembelian tiket kereta api masih belum maksimal sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menarik minat penumpang. Faktor pendukung dalam pembelian tiket kereta api online ini adalah perjanjian kontrak kerjasama dengan didasari peraturan perundang-undangan serta keputusan direksi perusahaan. Adapun faktor penghambatnya ialah jaringan internet, sosialisasi yang kurang, informasi agen resmi PT KAI yang minim.

Kata kunci: reformasi pelayanan publik, kemitraan,  tiket kereta api