Penerapan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Blitar)

Authors

  • Bhismo Asmoro Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

Abstract

 

Abstract: Implementation of Electronic Procurement to Realizing Good Governance (A study on Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar)This research was carried in order to determine, describe and analyze implementation process of electronic procurement to achieving good governance in Blitar local government. The method used In this research was a qualitative approach. The research shown that the procurement process of goods or services in Blitar using Electronic Procurement System developed by the Procurement Agency of Goods / Services. The implementation of the electronic procurement system has shown positive benefits such as cost and time efficiencies, but there are still direct meeting between procurement committee with providers of goods and services. The mechanism of electronic procurement system already reflect some of the principles of good governance wich is accountability, transparency, openness and fairness, but there is still attempt of fraud by suppliers of goods and services.

Keywords: good governance, e-procurement, electronic government.


Abstrak: Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-Procuement) dalam mewujudkan Good Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan electronic procurement untuk mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan proses pengadaan di Kabupaten Blitar menggunakan Sistem perangkat lunak untuk Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP. Penerapan sistem e-procurement sudah menunjukan manfaat positif, yang antara lain adalah efisiensi biaya dan waktu pengadaa. Walaupun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat tatap muka antara panitia pengadaan dengan penyedia barang dan jasa. Mekanisme didalam proses e-procurement sudah cukup mencerminkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan perlakuaan yang adil, namun masih ditemukan upaya kecurangan yang dilakukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

 

Kata kunci: good governance, e-procurement, electronic government

Published

2015-05-20

Issue

Section

Articles